Akun Website Resmi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pembahasan laporan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Kabupaten Penajam Paser Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara oleh tim tenaga ahli Universitas Mulawarman. Pembahasan…
Rapat internal badan keuangan dan aset daerah dalam rangka evaluasi kinerja dan pembahasan hal penting lainya. Rapat internal BKAD dihadiri oleh seluruh kepala bidang, kasubbid, kasubbag, dan analis di lingkungan…
Rabu 10 Juli 2024 dilakukan penyerahan secara resmi Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Pj. Bupati Drs. Makmur Marbun, M.Si kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten…
Guna percepatan pelaksanaan kegiatan dan batas akhir penyampaian syarat salur dana alokasi khusus ( DAK ) fisik tahap I Tahun Anggaran 2024, dilakukan rapat lanjutan untuk membahas strategi akselerasi serta…
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan kegiatan Penajam Paser Utara Festival 2024 yang bertemakan “Membangun Serambi Nusantara Melalui Ekonomi Kreatif”. Kegiatan ini akan didaftarkan sebagai event tetap…
Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan sidang penetapan dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan atas laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait dengan telah dilaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan Pertanggungjawaban atas belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku…
Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menindaklanjuti hasil rapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 di ruang rapat kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan untuk memaksimalkan kinerja Tim…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jum’at 28 Juni 2024 melakukan Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Penandatanganan Deklarasi Kesepakatan Bersama yang di Tandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah atau yang mewakili.…
Penilaian barang milik Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi nilai barang dari barang milik Daerah yang sudah tidak produktif untuk digunakan karena kondisi yang sudah rusak maupun rusak berat. Setelah proses penilaian…